Subsidi BBM Rp 137 Triliun Bakal Terlampaui

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

JAKARTA - Besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 137,4 triliun yang dipatok dalam APBN-Perubahan 2012 akan terlewati. Pasalnya, besaran subsidi tersebut ditetapkan dengan asumsi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liternya. "Itu dengan asumsi ada kenaikan Rp 1.500," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/5/2012).
Selain karena asumsi yang melekat pada besaran subsidi tersebut, Hatta menjelaskan kuota volume konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal terlampaui. Kuota yang dipatok Pemerintah dalam APBN-P 2012 hanya 40 juta kiloliter.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemerintah sekarang ini sedang berupaya melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui lima kebijakan. Salah satunya adalah melakukan konversi dari BBM ke bahan bakar gas.
Menurut Hatta, jika kebijakan tersebut dilakukan ditambah upaya menggunakan teknologi ramah lingkungan dan pengawasan dengan teknologi dalam jangka panjang maka Pemerintah bisa menghemat banyak. "Jangan tanya dulu berapa besarannya tapi angka yang kita targetkan tidak lebih dari 42 juta kiloliter," sebut Hatta.
Akan tetapi, sekalipun kebijakan pengendalian dilakukan, besaran subsidi BBM tetap akan membengkak dari yang dipatok Rp 137,4 triliun. Menurut Hatta, bila lima kebijakan diterapkan ditambah asumsi harga rata-rata minyak mentah (ICP) 119 dollar AS per barrel dan volume BBM mencapai 42 juta kilo liter maka subsidi BBM, LPG dan BBN akan melonjak menjadi Rp 234,2 triliun. "Listriknya tetap Rp 75 triliun tapi kita punya cadangan atau bantalan energi sebesar Rp 23 triliun," lanjut dia.
Meski diproyeksi membengkak, Pemerintah akan berusaha menjaga defisit APBN di angka 2,3 persen. "Nah ini semua sudah kita uraikan kalau itu terjadi maka kita masih tetap menjaga defisit 2,3 persen. Tapi, kebijakan tadi berjalan, di dalamnya termasuk penghematan dan semua APBN-P yang diputuskan kita jalankannya," pungkas Hatta.

MEDIA INFORMASI

Biaya Transportasi Perdagangan RI Termahal di Dunia

 ILUSTRASI

YOGYAKARTA - Biaya transportasi perdagangan di Indonesia saat ini masih sangat mahal, mencapai 14,42 persen dari total biaya produksi, atau 27 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Biaya ini termasuk yang tertinggi di dunia, bahkan di Amerika Serikat hanya 9 persen dari PDB mereka.
Demikian diungkapkan Deputi Kemenko Perekonomian bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, pada sosialisasi Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional di kampus UGM, Kamis (3/5/2012).
Akibat biaya logistik yang mahal itu, lanjut Edy, berbagai komoditas atau produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari luar . "Salah satu efek nyata adalah membanjirnya jeruk Shanghai di Indonesia," tegas Edy.
Lebih lanjut, menurut Edy, sistem logistik yang tidak efisien juga menciptakan disparitas harga antardaerah, kelangkaan komoditi di suatu daerah, keterpencilan suatu daerah, dan sebagainya.
Edy juga mengemukakan, jika Indonesia tidak segera membenahi sistem logistik berbasis maritim, selayaknya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia tidak akan mampu mengambil keuntungan. Biaya transportasi perdagangan akan selalu mahal. "Kita harus lari cepat segera membenahi sistem logistik nasional jika ingin masyarakat negeri ini menjadi lebih makmur. Terlebih kita sudah mencanangkan pendapatan per kapita 16.000 dollar AS pada tahun 2025 nanti," kata Edy.
Sementara pakar dari Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, Y Anggadinata mengajukan konsep mengenai dry port atau pelabuhan darat guna meminimalisir biaya transportasi. Terutama bagi industri menengah kecil yang berskala ekspor. Anggadinata mencontohkan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya yang semestinya saling terhubung melalui fasilitas pusat logistik yang bisa dimanfaatkan industri menengah kecil sehingga biaya transportasi bisa ditekan lebih murah.
"Selama ini biaya yang harus dikeluarkan industri menengah kecil untuk ekspor relatif mahal dan tak efisien. Karena itu, produk mereka perlu dikumpulkan lebih dulu dalam satu kontainer di pelabuhan darat dengan biaya yang bisa ditanggung bersama, sebelum diekspor melalui pelabuhan laut," kata Anggadinata.
Di pelabuhan darat itu lanjut Anggadinata, segala administrasi termasuk kepabeanan dan kargo harus bisa diselesaikan. "Dengan begitu, biaya industri bisa ditekan lebih murah karena produknya tinggal dimasukkan ke pelabuhan laut untuk diekspor," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

Industri Rokok Berikan Sumbangan Ekonomi Luar Biasa

Salah satu Pabrik Rokok (PR)rumahan yang ada di Kota Batu, Jawa Timur yang masih bertahan. Sebanyak 15 PR yang ada sudah gulung tikar, akibat kalah bersaing dalam cita rasa dengan Perusahaan Rokok besar modern

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Tembakau merupakan bentuk terorisme ekonomi.
"Kalau negara memaksakan regulasi sementara masyarakat belum bisa menerima, ini bentuk terorisme ekonomi," sebut Hendrawan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/5/2012).
Untuk kasus industri rokok, Hendrawan mengibaratkan seperti air susu dibalas dengan air tuba. Menurut dia, industri rokok telah memberikan sumbangan ekonomi yang luar biasa dari zaman VOC sampai sekarang.
Menanggapi desakan pengesahan RPP, Hendrawan berpendapat sebaiknya RPP ditunda sampai pembahasan UU Pengendalian Tembakau di DPR RI disusun. Saat ini pembahasan UU tersebut ditunda lantaran masih dilakukan kajian-kajian akademik dari berbagai sisi.
"Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan bisa direvisi oleh UU yang baru. Jadi, jangan sampai RPP itu kelak jadi mubazir," jelasnya.
Sementara itu, politisi Golkar sekaligus anggota Masyarakat Bangga Produk Indonesia (MBPI) Indra J. Piliang mengatakan bahwa desakan pengesahan RPP merupakan sikap yang tidak adil. "Masih banyak problem bangsa yang membutuhkan penyelesaian daripada soal rokok," kata Indra.
Bagi dia, rokok kretek adalah bagian dari warisan budaya bangsa. "Membunuh kretek sama dengan membunuh budaya bangsa," tegas Indra.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai pertemuan lintas kementerian di Kantor Kementerian Kesehatan, pertengahan bulan April, menyatakan bahwa draft RPP Tembakau sudah final tinggal dibawa ke rapat kabinet.

MEDIA INFORMASI

Kenaikan PTKP Tidak Masalah Bagi Ditjen Pajak

 Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany

JAKARTA,  - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany akan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.
"Itu nggak apa-apa kan itu suatu kebijakan yang membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Ya itu merupakan kebijakan dari pimpinan nasional dan kita harus dukung," sebut Fuad, di sela-sela acara peluncuran kembali Sensus Pajak Nasional, di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Fuad menerangkan, Ditjen Pajak bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo sedang mempersiapkan aturan yang akan mendukung rencana tersebut. Sembari itu, pihaknya juga akan menggenjot penerimaan pajak dari sumber lainnya untuk mengganti kehilangan penerimaan karena kenaikan PTKP tersebut.
Salah satunya yakni Ditjen Pajak akan melanjutkan Sensus Pajak Nasional tahun ini. Dengan SPN, Pemerintah akan mengejar pengusaha-pengusaha yang selama ini menyembunyikan diri dari kewajiban perpajakan. "Itu akan kita kejar," tegas Fuad.
Pemasukan pajak dari sejumlah sektor industri strategis seperti kelapa sawit, pertambangan, dan mineral lainnya akan coba digali Ditjen Pajak. Kendala dalam menjangkau usaha-usaha di sektor itu, kata dia, adalah letak usahanya yang tersebar di sejumlah pulau di Indonesia. "Itu memang lapangannya agak susah untuk kita datangi," tambah dia.
Upaya lainnya, Ditjen Pajak juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi Pemerintah untuk berbagi data. Sudah ada aturan terkait ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Pasal 35a. "Yang mewajibkan Kementerian/Lembaga dan usaha atau asosiasi yang memiliki data yang terkait perpajakan wajib menyerahkan data kalau kita meminta," pungkas Fuad.
Seperti diwartakan, Presiden berjanji untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP bagi pekerja yang belum kawin atau beristri adalah Rp 15,84 juta per tahun, atau ekuivalen dengan Rp 1,2 juta sebulan. Presiden pun setuju untuk mengubah aturan itu dan menaikkan PTKP setahun menjadi Rp 24 juta.
"Penghasilan tidak kena pajak akan kami naikkan menjadi Rp 24 juta setahun dari sebelumnya Rp 15 juta setahun. Dalam waktu dekat akan disahkan. Saat ini sedang kita matangkan," kata Presiden, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (27/4/2012). Presiden berharap, dengan kenaikan PTKP tersebut daya beli buruh bisa meningkat.

MEDIA INFORMASI

Rupiah Hari Ini Menguat

ILUSTRASI

JAKARTA, MEDIA INFORMASI -  Hari Jumat (27/4/2012) kurs rupiah ditutup menguat tipis di level Rp  9.189 per dollar AS dibandingkan dengan  opening di level Rp 9.195 per dollar AS, setelah bergerak di kisaran Rp 9.179 - Rp 9.196 per dollar AS.
Rupiah berhasil terapresiasi mengiringi hasil  pembelian bersih  asing di bursa saham meski indeks sedikit terkoreksi. Posisi dollar yang cenderung tertekan terimbas estimasi turunnya pertumbuhan ekonomi AS menjadi kunci penguatan rupiah.
Menurut para analis dari BNI unit Treasury dalam catatannya, pada perdagangan Senin (30/4/2012)  rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi hingga menguat.
Fakta bahwa belum sepenuhnya AS lolos dari lubang jarum perlambatan ekonomi domestik menguranig tekanan dollar atas major currency hingga mengurangi tekanan atas kurs rupiah.
Prediksi meningkatnya  laju inflasi cenderung masih ditolerir pelaku pasar karena tetap dalam koridor target inflasi Bank Indonesia  sehingga tidak terlalu membebani kurs rupiah.
Kondisi pasar obligasi dalam negeri yang diprediksi bersikap wait and see jelang lelang Surat Utang Negara besok,  berpotensi mengurangi daya dorong apresiasi rupiah.
Bank sentral diprediksi tetap memantau nilai tukar rupiah, meski tidak ikut campur tangan terlalu jauh untuk menjaga stabilitas rupiah sepanjang belum menembus level psikologis 9.200-an.

MEDIA INFORMASI

Mentan: Alih Fungsi Lahan di Indonesia Mengkhawatirkan

ILUSTRASI

DENPASAR - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan prihatin dengan terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran di Tanah Air yang dalam setahunnya bisa mencapai 140 ribu hektare (ha). Menurut Suswono, alih fungsi lahan di seluruh Indonesia saat ini berada pada tingkat mengkhawatirkan.

"Dalam setahun saja terjadi konversi lahan pertanian sebanyak 140 ribu ha untuk berbagai kepentingan," katanya di sela panen raya dan penyerahan secara simbolis pupuk decomposer, di Denpasar, Minggu (29/4/2012).

Angka itu pun masih sebatas data dan diyakini masih ada lahan kecil-kecilan yang luput dari perhatian, namun telah dikonversikan.

Dia mencontohkan, bila terus terjadi secara terus menerus dan meluas di berbagai tempat, lahan sawah seluas satu are saja jika dialihfungsikan untuk membangun gedung, maka akan mengancam lahan pertanian di Indonesia.

Berdasarkan catatannya, kondisi alih fungsi lahan yang paling memprihatinkan terjadi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali.

"Beberapa daerah yang disebutkan tersebut sebenarnya memiliki lahan cukup produktif namun seringkali terjadi alih fungsi," sebut dia.

Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, misalnya, alih fungsi sering terjadi dari lahan sawah ke lahan sawit. Hal itu merupakan ancaman produksi pangan nasional Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap pemerintah daerah segara mengambil langkah cepat dan efektif untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara massif.

MEDIA INFORMASI

BRI Kucurkan Rp 324,1 Miliar untuk Petrokimia Gresik

 

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kredit modal kerja dan investasi Rp 324,1 miliar untuk proyek perluasan dermaga dan komplek pergudangan PT Petrokimia Gresik. Penandatanganan akad kredit berlangsung di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jumat (27/4/2012) kemarin.
Pemberian kredit tersebut untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan. Karena saat ini kapasitas bongkar muat dermaga PT Petrokimia Gresik yang sebesar 5 juta ton/tahun tidak mencukupi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Untuk itulah, diperlukan penambahan kapasitas bongkar muat menjadi 7 juta ton per tahun dan komplek pergudangan untuk menampung hasil produksi pupuk.
"Selain itu, di sisi layanan perbankan BRI telah memberikan fasilitas cash management dan BRI Virtual Account untuk membantu para distributor Petrokimia Gresik dalam melakukan penebusan pupuk melalui seluruh jaringan kerja dan E-channel BRI di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Perusahaan Bank BRI Muhamad Ali.
Total biaya protek investasi tersebut Rp 463 miliar. Dari jumlah tersebut, porsi pendanaan BRI adalah 70%, sementara 30 % sisanya berasal dari ekuitas perusahaan. Dengan demikian, saat ini BRI sudah menggelontorkan kredit untuk modal kerja dan investasi kepada Petrokimia Gresik sebesar Rp 1,5 triliun, setelah sebelumnya BRI juga sudah memberi kredit sebesar Rp 1,2 triliun.
Adapun total pembiayaan BRI kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam holding company PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mencapai Rp 5,9 triliun. Ali mengatakan, dukungan pembiayaan tersebut untuk mendukung industri pupuk nasional yang tergabung dalam holding PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Pada 2012 ini BRI telah memberikan pendanaan Rp 1 triliun atau porsi yang terbesar dalam pembiayaan club deal PT Pupuk Kujang untuk refinancing Pabrik Kujang IB," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI