Pebisnis Harus Berubah

 Ilustrasi pesawat Garuda

MEDIA INFORMASI - Hari-hari ini, publik Indonesia disuguhkan berita menarik mengenai penjualan saham Garuda Indonesia Tbk. Terakhir diberitakan mengenai pembelian 10,27 persen saham Garuda oleh PT Trans Airways milik PT Trans Corporation.

Kemajuan Garuda baru terasa menarik dibahas kalau kita mencoba melihatnya dari aspek spesifik. Misalnya, perusahaan ini sangat rajin meninjau kelayakan rute penerbangan.

Berita ini menarik untuk beberapa hal, di antaranya, pertama, nama Garuda Indonesia tengah bagus-bagusnya. Lembaga riset Australia Roy Morgan pada Maret lalu menyatakan Garuda sebagai the Best International Airline. Penumpang selalu ”hampir penuh” dan total pendapatan Garuda tahun 2011 mencapai Rp 27,2 triliun, naik 39,2 persen dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010. Laba komprehensif mencapai Rp 858,8 miliar, naik 285,4 persen dari tahun 2010. Penjualan sebesar 10,27 persen saham itu senilai Rp 1,439 triliun.
Hal kedua, pembeli saham Garuda itu adalah PT Trans Corporation, milik Chaerul Tanjung. Pembelian saham Garuda ini kian meneguhkan posisi PT Trans Corporation sebagai salah satu raksasa bisnis di Indonesia. Usaha Trans Corporation kini merebak mulai dari kafe, perbankan, sentra ritel raksasa, hiburan dan hotel, hingga media televisi.
Kinerja yang diraih Garuda Indonesia patut dicatat sebagai fenomena baru maskapai penerbangan dunia. Garuda menjadi lebih baik dalam hal pelayanan dan mutu, merupakan hal wajar. Sebab, semua maskapai dunia mengejar kualitas dan layanan prima. Kalau kemudian penumpang Garuda selalu penuh sesak, baik penerbangan di dalam maupun di luar negeri, itu juga merupakan hal wajar. Sebab, terjadi lonjakan signifikan golongan menengah di Indonesia dan lonjakan kepercayaan warga dunia terhadap Garuda.
Kemajuan Garuda baru terasa menarik dibahas kalau kita mencoba melihatnya dari aspek spesifik. Misalnya, perusahaan ini sangat rajin meninjau kelayakan rute penerbangan. Lihatlah, misalnya, ketika diketahui rute Jakarta-Amsterdam dan Amsterdam-Jakarta tidak selalu penuh, manajemen perusahaan ini mengurangi frekuensi penerbangan. Kalau ada keberatan dari konsumen, itu urusan kemudian.
Perusahaan ini pun rajin masuk ke rute-rute yang sangat gemuk. Kalau rute itu penuh sesak dengan maskapai lain, Garuda tetap percaya diri untuk berkompetisi, bahkan berani menjual tiket jauh lebih mahal di banding maskapai dalam negeri lainnya. Dan, Garuda tetap sangat diminati. Ini salah satu aspek yang membuat Garuda mampu meraih kinerja bagus.
Dalam konteks global, kinerja Garuda bisa disebut sebuah fenomena yang menarik dibahas. Ia naik daun ketika maskapai penerbangan lain, seperti JAL, Singapore Airlines, Swiss Air, Malaysia Airlines, dan Lufthansa, tidak meraih kinerja luar biasa. Beberapa perusahaan tersebut malah menderita kerugian sehingga harus dibantu pemerintahnya.
Jika dilihat lebih jauh, bisa disebutkan bahwa dari banyak aspek, terdapat beberapa hal penting yang dilakukan Garuda, yakni keinginan berubah yang luar biasa. Segenap pimpinan dan kru Garuda ingin membawa maskapai ini lebih baik lagi. Jika itu teraih, nama bangsa ini juga menjadi masyhur. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melihat SQ, Emirates, Lufthansa, dan beberapa maskapai ”bintang lima” lainnya. Pengamatan sampai pada isi kabin, pelayanan, dan sikap para kru.
Kini, Garuda tengah meraih nama yang harum, saatnya untuk terus menata diri menjadi maskapai nomor satu, setidaknya mencapai taraf setingkat atau lebih baik daripada maskapai ”bintang lima” yang ada. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, melainkan dengan semangat mau berubah, ini mestinya bisa dicapai.

MEDIA INFORMASI

Bos Sido Muncul Bantah Beri Hadiah Mobil

JAKARTA - Bos PT Sido Muncul, Semarang, Irwan Hidayat, membantah jika perusahaannya yang bergerak di bidang jamu menyediakan hadiah mobil atau uang dalam jumlah besar, bagi konsumennya yang beruntung saat minum produknya.
"Perusahaan saya tak pernah menjanjikan apa-apa bagi konsumen yang minum jamu Sido Muncul. Apakah itu janji memberikan uang atau mobil, apalagi janji-janji konsumen akan langsung sehat dan kuat kalau minum jamu buatan perusahaan saya. Itu tidak benar. Promosi Sido Muncul tidak pernah seperti itu," ujar Irwan, saat dikonfirmasi Kompas, Sabtu (5/5/2012) malam.
Sebelumnya, Irwan dikonfirmasi mengenai adanya stiker yang ditemukan oleh seorang konsumennya bernama Heri, pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta, Jumat (4/5/2012) lalu, saat minum jamu Sido Muncul di kawasan rumahnya di Jalan Petogogan, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Dalam stiker berwarna kuning dari plastik yang dilihat Kompas, tertulis "Anda Mendapat Hadiah Mobil Yaris". Selanjutnya, konsumen diminta menghubungi sebuah nomor telepon yang berkode area di kawasan Jakarta Utara. Namun nomor telepon itu tidak bisa dihubungi.
Menurut Irwan, stiker yang ditemukan dalam plastik kemasan jamu produk Sido Muncul itu adalah buatan orang-orang tertentu yang ingin memerasnya. "Stiker itu sengaja dimasukkan setelah, dia membeli satu kotak jamu produk Sido Muncul, dan kemudian dirapikan kembali dalam kardusnya sehingga seolah-olah itu benar-benar produk kami," jelas Irwan.
Irwan mengaku modus operandi itu sudah dilaporkan ke polisi beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga kini tidak pernah ditanggapi serius. "Bahkan, pemerintah juga sudah tahu. Untuk mempromosikan ketidakbenaran bahwa Sido Muncul memberikan hadian atau uang, saya sudah habis biaya sampai Rp 1,8 miliar," keluhnya.
Lebih jauh Irwan menyatakan, harusnya, pemerintah melindungi industri jamu nasional, dengan resmi mengumumkan bahwa industri jamu nasional tidak mengiming-imingi konsumen dengan hadiah atau kemanjuran jamu tersebut secara demontrastif.
"Kalau didiamkan terus seperti itu, yang jadi korban adalah konsumen, seperti Heri itu," lanjut Irwan.

MEDIA INFORMASI

Subsidi BBM Rp 137 Triliun Bakal Terlampaui

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

JAKARTA - Besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 137,4 triliun yang dipatok dalam APBN-Perubahan 2012 akan terlewati. Pasalnya, besaran subsidi tersebut ditetapkan dengan asumsi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liternya. "Itu dengan asumsi ada kenaikan Rp 1.500," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/5/2012).
Selain karena asumsi yang melekat pada besaran subsidi tersebut, Hatta menjelaskan kuota volume konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal terlampaui. Kuota yang dipatok Pemerintah dalam APBN-P 2012 hanya 40 juta kiloliter.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemerintah sekarang ini sedang berupaya melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui lima kebijakan. Salah satunya adalah melakukan konversi dari BBM ke bahan bakar gas.
Menurut Hatta, jika kebijakan tersebut dilakukan ditambah upaya menggunakan teknologi ramah lingkungan dan pengawasan dengan teknologi dalam jangka panjang maka Pemerintah bisa menghemat banyak. "Jangan tanya dulu berapa besarannya tapi angka yang kita targetkan tidak lebih dari 42 juta kiloliter," sebut Hatta.
Akan tetapi, sekalipun kebijakan pengendalian dilakukan, besaran subsidi BBM tetap akan membengkak dari yang dipatok Rp 137,4 triliun. Menurut Hatta, bila lima kebijakan diterapkan ditambah asumsi harga rata-rata minyak mentah (ICP) 119 dollar AS per barrel dan volume BBM mencapai 42 juta kilo liter maka subsidi BBM, LPG dan BBN akan melonjak menjadi Rp 234,2 triliun. "Listriknya tetap Rp 75 triliun tapi kita punya cadangan atau bantalan energi sebesar Rp 23 triliun," lanjut dia.
Meski diproyeksi membengkak, Pemerintah akan berusaha menjaga defisit APBN di angka 2,3 persen. "Nah ini semua sudah kita uraikan kalau itu terjadi maka kita masih tetap menjaga defisit 2,3 persen. Tapi, kebijakan tadi berjalan, di dalamnya termasuk penghematan dan semua APBN-P yang diputuskan kita jalankannya," pungkas Hatta.

MEDIA INFORMASI

Biaya Transportasi Perdagangan RI Termahal di Dunia

 ILUSTRASI

YOGYAKARTA - Biaya transportasi perdagangan di Indonesia saat ini masih sangat mahal, mencapai 14,42 persen dari total biaya produksi, atau 27 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Biaya ini termasuk yang tertinggi di dunia, bahkan di Amerika Serikat hanya 9 persen dari PDB mereka.
Demikian diungkapkan Deputi Kemenko Perekonomian bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, pada sosialisasi Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional di kampus UGM, Kamis (3/5/2012).
Akibat biaya logistik yang mahal itu, lanjut Edy, berbagai komoditas atau produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari luar . "Salah satu efek nyata adalah membanjirnya jeruk Shanghai di Indonesia," tegas Edy.
Lebih lanjut, menurut Edy, sistem logistik yang tidak efisien juga menciptakan disparitas harga antardaerah, kelangkaan komoditi di suatu daerah, keterpencilan suatu daerah, dan sebagainya.
Edy juga mengemukakan, jika Indonesia tidak segera membenahi sistem logistik berbasis maritim, selayaknya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia tidak akan mampu mengambil keuntungan. Biaya transportasi perdagangan akan selalu mahal. "Kita harus lari cepat segera membenahi sistem logistik nasional jika ingin masyarakat negeri ini menjadi lebih makmur. Terlebih kita sudah mencanangkan pendapatan per kapita 16.000 dollar AS pada tahun 2025 nanti," kata Edy.
Sementara pakar dari Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, Y Anggadinata mengajukan konsep mengenai dry port atau pelabuhan darat guna meminimalisir biaya transportasi. Terutama bagi industri menengah kecil yang berskala ekspor. Anggadinata mencontohkan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya yang semestinya saling terhubung melalui fasilitas pusat logistik yang bisa dimanfaatkan industri menengah kecil sehingga biaya transportasi bisa ditekan lebih murah.
"Selama ini biaya yang harus dikeluarkan industri menengah kecil untuk ekspor relatif mahal dan tak efisien. Karena itu, produk mereka perlu dikumpulkan lebih dulu dalam satu kontainer di pelabuhan darat dengan biaya yang bisa ditanggung bersama, sebelum diekspor melalui pelabuhan laut," kata Anggadinata.
Di pelabuhan darat itu lanjut Anggadinata, segala administrasi termasuk kepabeanan dan kargo harus bisa diselesaikan. "Dengan begitu, biaya industri bisa ditekan lebih murah karena produknya tinggal dimasukkan ke pelabuhan laut untuk diekspor," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

Industri Rokok Berikan Sumbangan Ekonomi Luar Biasa

Salah satu Pabrik Rokok (PR)rumahan yang ada di Kota Batu, Jawa Timur yang masih bertahan. Sebanyak 15 PR yang ada sudah gulung tikar, akibat kalah bersaing dalam cita rasa dengan Perusahaan Rokok besar modern

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Tembakau merupakan bentuk terorisme ekonomi.
"Kalau negara memaksakan regulasi sementara masyarakat belum bisa menerima, ini bentuk terorisme ekonomi," sebut Hendrawan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/5/2012).
Untuk kasus industri rokok, Hendrawan mengibaratkan seperti air susu dibalas dengan air tuba. Menurut dia, industri rokok telah memberikan sumbangan ekonomi yang luar biasa dari zaman VOC sampai sekarang.
Menanggapi desakan pengesahan RPP, Hendrawan berpendapat sebaiknya RPP ditunda sampai pembahasan UU Pengendalian Tembakau di DPR RI disusun. Saat ini pembahasan UU tersebut ditunda lantaran masih dilakukan kajian-kajian akademik dari berbagai sisi.
"Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan bisa direvisi oleh UU yang baru. Jadi, jangan sampai RPP itu kelak jadi mubazir," jelasnya.
Sementara itu, politisi Golkar sekaligus anggota Masyarakat Bangga Produk Indonesia (MBPI) Indra J. Piliang mengatakan bahwa desakan pengesahan RPP merupakan sikap yang tidak adil. "Masih banyak problem bangsa yang membutuhkan penyelesaian daripada soal rokok," kata Indra.
Bagi dia, rokok kretek adalah bagian dari warisan budaya bangsa. "Membunuh kretek sama dengan membunuh budaya bangsa," tegas Indra.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai pertemuan lintas kementerian di Kantor Kementerian Kesehatan, pertengahan bulan April, menyatakan bahwa draft RPP Tembakau sudah final tinggal dibawa ke rapat kabinet.

MEDIA INFORMASI

Kenaikan PTKP Tidak Masalah Bagi Ditjen Pajak

 Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany

JAKARTA,  - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany akan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.
"Itu nggak apa-apa kan itu suatu kebijakan yang membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Ya itu merupakan kebijakan dari pimpinan nasional dan kita harus dukung," sebut Fuad, di sela-sela acara peluncuran kembali Sensus Pajak Nasional, di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Fuad menerangkan, Ditjen Pajak bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo sedang mempersiapkan aturan yang akan mendukung rencana tersebut. Sembari itu, pihaknya juga akan menggenjot penerimaan pajak dari sumber lainnya untuk mengganti kehilangan penerimaan karena kenaikan PTKP tersebut.
Salah satunya yakni Ditjen Pajak akan melanjutkan Sensus Pajak Nasional tahun ini. Dengan SPN, Pemerintah akan mengejar pengusaha-pengusaha yang selama ini menyembunyikan diri dari kewajiban perpajakan. "Itu akan kita kejar," tegas Fuad.
Pemasukan pajak dari sejumlah sektor industri strategis seperti kelapa sawit, pertambangan, dan mineral lainnya akan coba digali Ditjen Pajak. Kendala dalam menjangkau usaha-usaha di sektor itu, kata dia, adalah letak usahanya yang tersebar di sejumlah pulau di Indonesia. "Itu memang lapangannya agak susah untuk kita datangi," tambah dia.
Upaya lainnya, Ditjen Pajak juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi Pemerintah untuk berbagi data. Sudah ada aturan terkait ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Pasal 35a. "Yang mewajibkan Kementerian/Lembaga dan usaha atau asosiasi yang memiliki data yang terkait perpajakan wajib menyerahkan data kalau kita meminta," pungkas Fuad.
Seperti diwartakan, Presiden berjanji untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP bagi pekerja yang belum kawin atau beristri adalah Rp 15,84 juta per tahun, atau ekuivalen dengan Rp 1,2 juta sebulan. Presiden pun setuju untuk mengubah aturan itu dan menaikkan PTKP setahun menjadi Rp 24 juta.
"Penghasilan tidak kena pajak akan kami naikkan menjadi Rp 24 juta setahun dari sebelumnya Rp 15 juta setahun. Dalam waktu dekat akan disahkan. Saat ini sedang kita matangkan," kata Presiden, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (27/4/2012). Presiden berharap, dengan kenaikan PTKP tersebut daya beli buruh bisa meningkat.

MEDIA INFORMASI

Rupiah Hari Ini Menguat

ILUSTRASI

JAKARTA, MEDIA INFORMASI -  Hari Jumat (27/4/2012) kurs rupiah ditutup menguat tipis di level Rp  9.189 per dollar AS dibandingkan dengan  opening di level Rp 9.195 per dollar AS, setelah bergerak di kisaran Rp 9.179 - Rp 9.196 per dollar AS.
Rupiah berhasil terapresiasi mengiringi hasil  pembelian bersih  asing di bursa saham meski indeks sedikit terkoreksi. Posisi dollar yang cenderung tertekan terimbas estimasi turunnya pertumbuhan ekonomi AS menjadi kunci penguatan rupiah.
Menurut para analis dari BNI unit Treasury dalam catatannya, pada perdagangan Senin (30/4/2012)  rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi hingga menguat.
Fakta bahwa belum sepenuhnya AS lolos dari lubang jarum perlambatan ekonomi domestik menguranig tekanan dollar atas major currency hingga mengurangi tekanan atas kurs rupiah.
Prediksi meningkatnya  laju inflasi cenderung masih ditolerir pelaku pasar karena tetap dalam koridor target inflasi Bank Indonesia  sehingga tidak terlalu membebani kurs rupiah.
Kondisi pasar obligasi dalam negeri yang diprediksi bersikap wait and see jelang lelang Surat Utang Negara besok,  berpotensi mengurangi daya dorong apresiasi rupiah.
Bank sentral diprediksi tetap memantau nilai tukar rupiah, meski tidak ikut campur tangan terlalu jauh untuk menjaga stabilitas rupiah sepanjang belum menembus level psikologis 9.200-an.

MEDIA INFORMASI