Perbankan Optimistis dengan Pertumbuhan Industri

ILUSTRASI

JAKARTA - Sebanyak 95 persen responden optimis dengan pertumbuhan industri perbankan tahun ini dan seterusnya. Mereka juga memprediksi pertumbuhan dua angka untuk pinjaman di tahun 2012.
Demikian hasil survei PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia terhadap 100 lebih bankir senior di Indonesia. Para bankir itu mewakili 60 persen bank berdasarkan nilai aset. Penasihat teknis divisi perbankan PwC Indonesia Ashley Wood memaparkan hasil survei itu dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/4/2012).
"Hal ini konsisten dengan hasil survei tahun sebelumnya," kata Ashley Wood. Sebanyak 85 persen dari responden menyatakan prihatin terhadap krisis utang Eropa dan keadaan perekonomian dunia yang semakin rapuh. Perihal efisiensi, sekitar 82 persen responden menyatakan tak masalah harus berhemat pada tahun ini.
"Bank Indonesia akan senang mendengar ini," kata Ashley. BI dalam berbagai kesempatan meminta bank meningkatkan efisiensi, agar sejalan dengan negara lain. Efisiensi ini tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Bopo), yang saat ini masih cukup tinggi di Indonesia.

MEDIA INFORMASI

Mendag Akan Bahas Bea Keluar dengan Menteri ESDM

 Gita Wirjawan Menteri Perdagangan

JAKARTA — Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan bahwa bea keluar atau pajak ekspor untuk komoditas tambang akan dibahas dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembahasan akan meliputi besaran bea keluar dan kapan pelaksanaannya. "Bea keluar minggu ini mau dijadwalkan pertemuannya. Tadi malam baru sama Pak Hidayat (Menteri Perindustrian)," kata Gita, di Jakarta, Selasa (24/4/2012).
Menurut Gita, dalam menetapkan bea keluar, pemerintah akan melakukan pemilahan antara komoditas batubara dan non-batubara. Sementara itu untuk batubara terbagi lagi, yakni ada yang kaitannya dengan kontrak karya (KK) dan ada yang tidak. "Kalau KK itu sudah ada beban fiskal dibatasi di level tertentu. Akan tetapi, kalau yang non-KK kaitannya dengan domestic market obligation," ujar Gita.
Di luar batubara, lanjut Gita, pemerintah harus memilah lagi komoditasnya, misalnya bauksit, bijih besi, dan lain-lain. Lalu, pemerintah melihat sejauh mana hilirisasi dilakukan di masing-masing komoditas tersebut. "Kalau hilirisasi masih kurang tentu kita semangatnya adalah untuk mengenakan bea keluar yang lebih tinggi daripada komoditas yang sudah terjadi hilirisasi," ujarnya.
Pertemuan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurut Gita, juga akan membahas besaran bea keluar yang akan dikenakan. Besaran persentase tergantung dari skala hilirisasinya. "Ya, kita akan bekerja di ruang itu (25-50 persen)," tutur Gita.
Mendag pun tidak bisa memberikan keterangan secara detail apakah aturan ini akan diberlakukan pada 6 Mei 2012. "Kemungkinan ke situ. Akan tetapi, tergantung nanti diskusinya gimana dengan Menteri ESDM," katanya.

MEDIA INFORMASI

Menkeu: Keputusan S&P Tidak Berdampak

 

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo.

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo berpendapat bahwa keputusan Standard & Poor's untuk tidak menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) tidak berdampak ke perekonomian Indonesia. "Saya rasa nggak," ucap Agus, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Menkeu menyebutkan, S&P kemungkinan sangat hati-hati dalam memberikan peringkat mengingat kondisi ekonomi dunia sekarang ini yang tidak baik. Di Indonesia sendiri, sekalipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi baik masih perlu disesuaikan. APBN 2012 baru saja mengalami perubahan menjadi APBN-Perubahan 2012 karena menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dunia.
"Mungkin masih diperlukan pengamatan dan dari Bank Indonesia sudah coba menjelaskan. Mereka ingin melihat bagaimana kita mengendalikan subsidi, mengatur penerimaan negara dan renegosiasi kontrak-kontrak karya," pungkas Agus.
Untuk diketahui saja, S&P memutuskan untuk tidak menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi. Dalam pernyataannya hari ini, S&P mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada pada level BB+ dengan outlook positif. Langkah S&P tidak sejalan dengan langkah lembaga pemeringkat Fitchs Ratings dan Moody's Investor Service. Kedua lembaga itu sudah menaikkan peringkat Indonesia ke level layak investasi.
S&P beralasan, risiko politik Indonesia semakin meningkat seiring kegagalan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Peringkat yang kami sematkan kepada Indonesia menunjukkan kestabilan institusi dan ekonomi dengan kekuatan fiskal, eksternal, dan profil moneter. Outlook positif menunjukkan potensi kenaikan peringkat jika prospek pertumbuhan Indonesia semakin membaik dan pasar finansial semakin mantap dengan implementasi kebijakan yang stabil," jelas S&P.

MEDIA INFORMASI