Pertamina Anggarkan Dana CSR 1% dari Profit

Gedung Pertamina

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menganggarkan satu persen dananya dari keseluruhan keuntungan untuk membiayai program corporate social responsibility (CSR) lingkungan berupa penanaman pohon.

Senior Officer Education Pertamina Ernayeti mengatakan, bandara menjadi salah satu tempat untuk penerapan program CSR lingkungan guna penghijauan melalui penanaman pohon mangrove.

"Penanaman pohon dikawasan bandara karena Pertamina sebagai salah satu penghasil energi fosil O2 Pertamina ingin mengimbangi kondisi polusi udara dengan penanaman pohon, sehingga di imabangi dengan penanaman pohon yang nantinya menghasilkan O2," ungkap Ernayeti usai menghadiri malam penghargaan CSR Award bertema "Do More Action", di Hotel Marriot, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Berkat program CSR-nya melakukan penghijauan melalui penanaman pohon, Pertamina meraih penghargaan dari Harian Seputar Indonesia saat malam penganugrahan.

Ernayeti menyebutkan, CSR Pertamina ada empat bidang yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. "Penghijauan itu adalah salah satu program CSR lingkungan kami," katanya singkat.

Sampai saat ini, Pertamina selalu meng-update setiap bulan perkembangan dari penanaman pohon tersebut, yang target penanaman pohon untuk tahun ini mencapai empat juta pohon.

MEDIA INFORMASI

 Kadin: Industri Harus Serap Tenaga Kerja Paling Banyak

 

 Perakitan mesin cuci dua tabung Sharp di pabrik PT Sharp Electronic Indonesia, Pulogadung, Jakarta, Rabu (1/2/2012). Di pabrik ini kapasitas produksi mesin cuci mencapai 600.000 unit per tahun. Sharp juga menyatakan telah berhasil memproduksi 1 juta unit mesin cuci.

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan, James T Riady, mengatakan sektor industri merupakan sektor yang harus paling banyak menyerap tenaga kerja. Pasalnya, porsi sektor industri pada perekonomian Indonesia mencapai 24 persen dan akan meningkat lagi ke depannya.
"Ya Indonesia tentu negara yang maju pasti berorientasi pada industrialisasi. Jadi sektor industri yang sekarang 24 persen ini dari ekonomi kita harus terus meningkat sampai mungkin 35-40 persen," sebut James, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (15/5/2012).
Dengan porsi sektor industri pada ekonomi nasional yang besar maka penyerapan tenaga kerja yang besar harus terjadi di sektor ini. Apalagi sektor ini penting peranannya untuk membangun suatu basis daya saing nasional yang dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi.
Selain itu, sambung James, sektor jasa juga sektor yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Tetapi, Indonesia lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor tenaga kerja di sektor jasa sekarang ini. "Karena sektor jasa di Indonesia ketinggalan, jadi kita harus terus catch-up (kejar)," pungkas dia.

MEDIA INFORMASI

 Pembiayaan Mobil Turun 30 Persen

 

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia memperkirakan, akan terjadi penurunan pembiayaan pembelian mobil sebesar 30 persen dalam setahun. Adapun untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, akan ada penurunan sebesar 20-30 persen.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Wiwie Kurnia, memaparkan hal itu, dalam seminar yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Infobank di Jakarta, Selasa (15/5/2012) ini.

Penurunan jumlah pembiayaan itu terjadi, akibat aturan uang muka minimum pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit.

Sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan, uang muka untuk kredit mobil minimum sebesar 25 persen dari harga, sedangkan untuk sepeda motor minimum 20 persen dari harga. Aturan yang diterbitkan 15 Maret tersebut, berlaku mulai 15 Juni 2012.

"Perhitungan tahun ini kan hanya satu semester. Jadi, penurunan pembiayaan mobil dan motor sampai akhir tahun ini berkisar 15-25 persen," kata Wiwie.

Wiwie juga menambahkan, asosiasi memperkirakan akan ada pembatalan kredit kendaraan. Kemungkinan lain, calon konsumen akan menunda. "Atau, ada juga kelompok yang tetap akan membeli," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Kuota BBM Dibatasi, Kalimantan Merugi Triliunan

 Penyalahgunaan Angkutan - Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berhasil mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan angkutan solar oleh kapal jenis landing craft tank (LCT) SPOB Pulau Mas 01 di Perairan Sungai Barito, Banjarmasin, Kalsel.

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat minimnya kuota bahan bakar minyak yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan di wilayah Kalimantan diperkirakan bisa mencapai Rp 10 triliun per bulan.
"Sudah 3 bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrian saja bisa mencapai 3-4 kilometer. Di sana harga mencapai Rp 15.000 - Rp 20.000 per liter tapi masyarakat masih membelinya. Sedangkan di Jawa, harga mau naik saja mendapat reaksi keras," ungkap Endang, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (14/5/2012).
Endang memaparkan, minimnya kuota BBM menghambat proses distribusi barang. Sedikitnya 7000 truk di Kalimantan Selatan, 5600 truk di Kalimantan Timur dan 3500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi. Hal ini memicu antrian panjang di pelabuhan hingga 2-3 hari.
"Untuk angkutan batu bara saja yang biasanya sehari bisa 2 atau 3 rit, sekarang hanya 1 rit saja dalam dua hari," tambah dia.
Kondisi kelangkaan BBM ini kontras dengan kontribusi yang diberikan Kalimantan dalam hal sumber daya alam. Masyarakat Kalimantan pun, menurut dia, merasa dianaktirikan dari pembangunan listrik, infrastruktur dan kuota BBM. Kadin sangat menyayangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Kalimantan dengan tidak memenuhi Kuota BBM yang dibutuhkan.
Sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami dan dampak lain yang lebih jauh lagi, Endang menyarankan agar pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan kuota BBM yang sebenarnya untuk Kalimantan.
"Total nasional kuota BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter, sebagaimana diatur dalam APBN-Perubahan 2012. Namun, dalam realisasinya Kalimantan hanya mendapat 5 persen dari kuota BBM Nasional, yang idealnya Kalimantan harusnya bisa mendapat 7,5 persen," katanya.
Sistem distribusi BBM di Kalimantan mengalami gejolak akibat kelangkaan yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Minimnya kuota untuk Kalimantan menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini mengundang reaksi keras dari para gubernur di Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga merupakan Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan, menyatakan bahwa hasil pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu di Jakarta, bersepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing keluar daerah jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.

MEDIA INFORMASI

 Indonesia Kantongi USD1,6 Miliar dari Korea, Australia dan India

 ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA— Nilai investasi tiga negara yakni Korea Selatan, Australia, dan India di Indonesia selama 2010-2011 mencapai USD1,60 miliar.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), investasi modal asing yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Korea Selatan adalah USD1,37 miliar, Australia USD224,26 juta, dan India sebesar USD15,95 juta.

Sementara itu, Kemenperin mencatat, investasi Korea Selatan selama 2010-2011 dilakukan oleh 216 perusahaan di 168 kelompok industri. Tahun 2010, investasi Korea Selatan didominasi di industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik, radio televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar serta sejenisnya. Sedangkan di 2011, di industri logam dasar besi dan baja.

Investasi Australia dilakukan oleh 16 perusahaan di 18 kelompok industri. Pada 2010, investasi yang terbesar terjadi di industri amonium nitrate, termasuk jasa penyimpanan dan distribusinya. Sedangkan tahun 2011 investasi di industri mesin-mesin industri khusus lainnya.

Sedangkan investasi India berasal dari sembilan perusahaan di sembilan kelompok industri. Pada 2010, investor India menanamkan modal di industri pembuatan logam dasar bukan besi serta perdagangan ekspor dan impor. Pada 2011, didominasi industri pemintalan benang.

Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana mengatakan, total investasi USD1,60 miliar belum termasuk jumlah riil yang ada di lapangan. “Karena, masih ada data investasi yang masuk, tapi belum mencatatkan nilai investasinya. Di sisi lain, data ini sudah memberikan gambaran investasi dari negara bersangkutan,” kata Agus di Jakarta Minggu (13/5/2012).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan.

“Posisi kita dengan Korea Selatan adalah saling mengisi. Untuk itu, pada saat negosiasi nanti, saya berharap, pemerintah memperkuat posisi produk-produk ekspor kita. Kalau untuk produk yang memang harus diimpor, juga harus bisa meningkatkan lapangan kerja di sini,” tandasnya.

MEDIA INFORMASI

TPID Solo Klaim Stok Beras Melimpah

 ILUSTRASI

SOLO - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Solo menyatakan bahwa stok beras Bulog saat ini melimpah. Melimpahnya stok beras tersebut menjadi faktor pendorong harga beras relatif stabil.

"Ketahanan stok beras diperkirakan kuat hingga Desember 2012," ungkap Sekretaris Tim Pengarah TPID kota Solo Doni P Joewono seusai rapat TPID, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/5/2012) malam.

Kuatnya stok Bulog, menurut Dono yang juga Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, diharapkan dapat mempengaruhi ekspektasi pedagang besar beras. Sehingga mereka tidak akan menaikkan harga jualnya.

"Selain itu di penggilingan padi juga masih terdapat stok beras dalam jumlah yang besar. Sehingga pasokan beras di pasar akan terjamin,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berdasarkan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta pada 11 Mei 2012 di Kantor Perwakilan BI Solo menghasilkan kesimpulan bahwa hingga minggu kedua bulan Mei 2012 harga-harga di Kota Surakarta relatif stabil.

Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga emas, semen, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, susu, bawang merah dan detergen. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga.

Di antaranya yaitu cabai rawit, cabai merah dan minyak goreng. Sedangkan untuk komoditas yang lain cenderung stabil. Dengan perkembangan tersebut, inflasi year on year Kota Surakarta pada Mei 2012 diperkirakan masih on the track dengan sasaran inflasi nasional yang sebesar 4,5 persen plus minus satu persen.

MEDIA INFORMASI

 Hatta: Pemerintah Belum Akan Tambah Kuota BBM Bersubsidi

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

MEDAN - Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, baik karena peningkatan volume produksi maupun akibat aksi spekulasi di sejumlah daerah jelang wacana kenaikan harga BBM lalu, telah menyebabkan kuota BBM bersubsidi di sejumlah daerah habis. Bahkan, di Sumatera Utara penyaluran BBM bersubsidi jenis premium telah melebihi 18 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2012.

Begitupun pemerintah, yang hingga saat ini memastikan belum ada rencana pengajuan penambahan kuota pada Perubahan APBN 2012 mendatang.

Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat berkunjung ke Medan, Rabu (11/5/2012) mengatakan, prosedur penambahan kuota BBM tidak mudah. Pemerintah tak bisa secara sepihak menaikkan jumlah kuota BBM. DPR, diakuinya, memiliki peran paling besar dalam meningkatkan kuota tersebut.

"Pemerintah tak bisa naikkan kuota secara sepihak. Kalau mau tambah harus izin DPR, dan biasanya cukup alot pembahasannya. Kita belum ada rencana, tapi mungkin saja nanti muncul wacana tersebut jika kondisinya memang mengharuskan," jelasnya.

Hatta juga mengatakan, seluruh pihak memiliki bertanggungjawab dalam menjaga kuota BBM ini. Baik pemerintah melalui kebijakan, Pertamina selaku distributor, maupun masyarakat selaku konsumen dan pengawas.

Ditegaskannya, jika penetapan kuota BBM sudah melewati perhitungan yang cermat, termasuk menghitung variabel pertumbuhan jumlah kendaraan. Sehingga jika tidak ada kecurangan, maka kuota yang sudah ditetapkan harusnya cukup. "Itu sudah dihitung dengan cermat, kalau tidak curang pasti lah cukup," katanya singkat.

Pertamina pun diminta proaktif melakukan pengetatan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi ini. Termasuk pengawasan terhadap retailnya yang dinilai saat ini masih cenderung nakal dan menjual BBM bersubsidi tidak sesuai peruntukkannya.

MEDIA INFORMASI